Antrean BBM Mengular di Kayong Utara, Yulisman Soroti Kebijakan Pertamina dan Minta Penambahan SPBU

Antrean BBM Mengular di Kayong Utara, Yulisman Soroti Kebijakan Pertamina dan Minta Penambahan SPBU
antrian mengular BBM pertalite di Kayong Utara. (dok. trust jurnal)
Bacakan Artikel

TRUSTJURNAL.com, KAYONG UTARA – Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara, Yulisman, menyoroti persoalan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terus berulang. Ia menilai keterlambatan pasokan minyak dari Pulau Jawa tidak bisa terus-menerus dijadikan alasan atas persoalan yang hampir setiap tahun terjadi tersebut.

Menurut Yulisman, salah satu faktor utama yang menyebabkan antrean panjang adalah penerapan aturan Pertamina yang melarang kios-kios kecil atau pengecer menjual BBM. Kebijakan tersebut dinilai belum diimbangi dengan ketersediaan SPBU yang memadai di Kabupaten Kayong Utara.

"Jadi, keterlambatan suplai minyak dari Pulau Jawa, namun kalau saya memandangnya ini, ini hanya menjadi satu alasan klasik. Kenapa ini kan terjadi berulang-ulang kali, bahkan hampir setiap tahun? Yang pastinya hari ini saya melihat, ketika ada penertiban dalam hal yaitu penegakan aturan yang telah dibuat oleh Pertamina itu sendiri, pengecer minyak atau kios-kios itu dilarang untuk berjualan minyak. Nah, ini salah satu faktor penyebab utama sehingga terjadinya antrean panjang di SPBU," ungkap Yulisman.

Ia menilai, penerapan aturan tersebut justru menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Selain menyulitkan warga mendapatkan BBM, kondisi ini juga memicu ketidakstabilan harga, terutama karena masih adanya pengecer tidak resmi yang menjual BBM dengan harga jauh di atas ketentuan.

"Dengan diterapkannya aturan ini bukan malah apa namanya? mudahnya dapat mendapatkan minyak, malahan terjadi ketidakstabilan harga minyak. SPBU harga ya, sesuai yang telah ditetapkan oleh Pertamina, namun juga tetap ada pengecer, pengecer gelap, ya kan? yang bahkan harga Pertalite sendiri bisa mencapai Rp17.000 per liternya," katanya.

Yulisman menegaskan bahwa dirinya tidak menolak penegakan aturan Pertamina. Namun, ia meminta perusahaan tersebut turut memberikan solusi nyata dengan menghadirkan investor untuk menambah jumlah SPBU di Kabupaten Kayong Utara.

Menurutnya, kondisi geografis dan jarak antar SPBU di Kayong Utara sangat berbeda dibandingkan wilayah perkotaan. Karena itu, penerapan kebijakan distribusi BBM seharusnya mempertimbangkan kondisi daerah agar tidak semakin menyulitkan masyarakat.

"Oke, kita sepakat melaksanakan aturan yang telah dibuat Pertamina. Kami meminta kepada Pertamina, 'Tolong carikan investor untuk harga di Kayong Utara ini ditambah, dititik SPBU-nya.' Ibu-ibu ya sampai nangis nih," ujarnya.

Ia juga menyoroti perbedaan akses masyarakat terhadap fasilitas pengisian BBM antara daerah perkotaan dan Kayong Utara.

"Dalam menjalankan atau menegakkan aturan, mengikuti apa yang terjadi di perkotaan. Kalau di perkotaan itu ya tiga kilo, four kilo jaraknya ada lagi titik SPBU. Nah, kalau di kita di Kayong Utara ini, 20 kilo, 15 kilo baru ada satu titik SPBU. Saya menganggap pengecer itu bukan penjahat, bukan pemalak keuangan negara, mereka hanya mencari nafkah," tegasnya.

Lebih lanjut, Yulisman meminta pemerintah daerah mengambil langkah kebijakan yang dapat mengakomodasi keberadaan pengecer BBM kecil. Menurutnya, para pengecer perlu diberikan kesempatan untuk tetap mencari nafkah melalui mekanisme yang diatur, termasuk penetapan harga eceran tertinggi.

Hal ini dinilai penting mengingat antrean kendaraan di SPBU masih terus terjadi, bahkan hingga malam hari. Yulisman mengaku telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu SPBU di Kabupaten Kayong Utara untuk melihat langsung kondisi di lapangan.

"Yang perlu kita atur, yang perlu diambil sebuah kebijakan dalam hal ini adalah bagaimana itu para pengecer diberi kesempatan untuk melakukan pengeceran minyak. Namun dalam hal ini ya pemerintah daerah juga harus mengambil satu kebijakan dengan menetapkan harga eceran tertinggi. Hampir setiap hari, ya kan? Bahwa pengantri itu banyak, bahkan sampai jam 10 malam. Nah, kemarin juga saya melakukan sidak ke salah satu  SPBU yang ada di Kabupaten Kayong Utara," jelasnya.

Dari hasil pemantauan tersebut, ia melihat bahwa SPBU yang dikunjunginya telah dilengkapi kamera pengawas atau CCTV. Menurutnya, keberadaan fasilitas pengawasan itu dapat membantu mendeteksi potensi kecurangan dalam pelayanan maupun penyaluran BBM.

Namun, ia menilai persoalan utama yang saat ini dirasakan masyarakat bukan semata-mata berkaitan dengan pengawasan SPBU, melainkan terbatasnya akses pembelian BBM setelah kios-kios kecil tidak lagi melakukan penjualan.

"Nah, kita melihat kalau dari sisi manajemen mereka, saya lihat bahkan di SPBU tersebut ada CCTV. Artinya kalau tingkat apa, mereka untuk melakukan kecurangan itu udah sangat mudah dideteksi, ya kan? Tapi yang terjadi hari ini antrean itu terjadi ya karena memang fakta di lapangan kita lihat bahwa tidak ada lagi kios-kios kecil yang melakukan pengeceraan minyak. Silakan Pertamina tolong cari ke investor, tambah lagi titik-titik SPBU yang ada di apa? Kayong Utara ini," pintanya.

Selain persoalan terbatasnya jumlah SPBU, Yulisman turut mengungkap adanya keluhan pengelola SPBU terkait berkurangnya pasokan BBM, khususnya jenis Pertalite.

Berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukannya saat turun langsung ke lapangan, salah satu SPBU yang sebelumnya memperoleh pasokan empat tangki Pertalite dalam sepekan kini hanya menerima tiga tangki.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Yulisman karena pengurangan pasokan dinilai dapat semakin memperberat persoalan distribusi BBM di tengah tingginya kebutuhan masyarakat.

"Dan juga kemarin juga ada keluhan dari pengelola SPBU bahwa mereka juga terjadi pengurang stok supply BBM yang semulanya mereka itu dalam satu bulan atau satu minggu, khususnya Pertalite itu mereka mendapatkan kuota 4 tangki dalam satu minggu. Nah, hari ini ketika saya konfirmasi, saya turun ke lapangan memonitoring itu, ternyata mereka sekarang itu dalam satu minggu hanya mendapatkan kuota 3 tangki," ungkapnya.

Melalui berbagai temuan tersebut, Yulisman mendesak Pertamina agar tidak hanya berfokus pada penertiban pengecer, tetapi juga memperhatikan ketersediaan pasokan dan pemerataan fasilitas distribusi BBM di Kayong Utara.

Penambahan titik SPBU serta kebijakan yang mempertimbangkan kondisi masyarakat daerah diharapkan dapat menjadi solusi terhadap persoalan antrean panjang yang terus berulang. (zal)