Kecewa Penanganan Karhutla, Pecinta Alam Ketapang Bagikan Masker KN95 dan Bentangkan Spanduk Protes

Kecewa Penanganan Karhutla, Pecinta Alam Ketapang Bagikan Masker KN95 dan Bentangkan Spanduk Protes
pencinta alam yang menyapaikan protesnya Lewat Spanduk dan pembagian Masker di depan kantor Bupati Ketapang. (dok. trustjurnal)
Bacakan Artikel

TRUSTJURNAL.com, KETAPANG – Sejumlah pengurus pecinta alam di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menggelar aksi terbatas dengan membagikan masker KN95 dan membentangkan spanduk protes sebagai bentuk kekecewaan terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Minggu 25 Oktober 2026. 
‎
‎Dalam aksi tersebut, para pengurus pecinta alam membentangkan spanduk bertuliskan "Sampai Kapan Ketapang Juara Satu Titik Api Terbanyak di Kalbar". 
‎
‎Spanduk itu menjadi simbol kritik terhadap kondisi karhutla yang masih menjadi persoalan di Kabupaten Ketapang.
‎
‎Kritik tersebut sejalan dengan data sebaran titik panas yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 24 Oktober 2026. 
‎
‎Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Ketapang mencatat 1.129 titik panas, tertinggi di Kalimantan Barat.
‎
‎Jumlah itu terdiri dari 35 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, 1.039 titik kategori menengah, dan 55 titik kategori tinggi. 
‎
‎Sementara itu, total titik panas di seluruh Kalimantan Barat pada tanggal tersebut mencapai 1.138 titik.
‎
‎Sebelumnya, aksi direncanakan melibatkan massa yang lebih banyak dari kalangan pecinta alam se-Kabupaten Ketapang. 
‎
‎Namun, rencana tersebut berubah setelah adanya permohonan dari Polres Ketapang agar aksi ditunda hingga November, sekaligus mempertimbangkan mitigasi risiko yang berpotensi merugikan peserta maupun masyarakat lainnya.
‎
‎Sejumlah pengurus kemudian memilih menggelar aksi dalam skala terbatas dengan membagikan masker KN95 kepada masyarakat sambil tetap membentangkan spanduk berisi kritik terhadap pemerintah.
‎
‎Fajar Irawan mengatakan, aksi tersebut berangkat dari kekecewaan terhadap kesigapan pemerintah daerah hingga pusat dalam menangani karhutla.
‎
‎Ia menilai pemerintah perlu lebih terbuka mengenai kondisi penanganan kebakaran, termasuk ketika menghadapi keterbatasan.
‎
‎"Pemerintah terlalu gengsi dan takut untuk menyampaikan ketidakmampuannya dan keberanian melapor kepada pemerintah pusat dalam menangani kebakaran yang terjadi hari ini," ujar Fajar.
‎
‎Menurutnya, tingginya jumlah titik panas di Ketapang seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah. 
‎
‎Ia berharap penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada rapat koordinasi, tetapi juga menghasilkan langkah nyata untuk mengatasi kebakaran dan dampak kabut asap.
‎
‎Selain persoalan penanganan kebakaran, Fajar turut menyoroti keterbukaan informasi mengenai luas lahan yang terbakar dan luas lahan yang berhasil dipadamkan.
‎
‎"Transparansi data luas lahan terbakar dan luas lahan yang mampu dipadamkan juga hingga hari ini sulit diakses, padahal itu data yang seharusnya publik tahu," ungkapnya.
‎
‎Para pengurus pecinta alam juga mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, terutama jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
‎
‎Mereka menilai data tersebut perlu disampaikan secara terbuka, termasuk jumlah balita, anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia yang terdampak. 
‎
‎Informasi mengenai korban jiwa juga dinilai penting agar masyarakat mengetahui dampak kabut asap yang terjadi.
‎
‎Dalam tuntutannya, para pengurus pecinta alam turut mendesak Kepala BPBD Kabupaten Ketapang selaku Ketua Satgas Karhutla agar mundur dari jabatannya. 
‎
‎Desakan tersebut disampaikan karena mereka menilai penanganan karhutla belum menunjukkan hasil sesuai harapan, meskipun rapat koordinasi telah berulang kali dilakukan.
‎
‎Melalui aksi pembagian masker KN95 dan pembentangan spanduk tersebut, para pengurus pecinta alam berharap pemerintah lebih serius menangani karhutla, membuka akses data kepada publik, serta mengambil langkah konkret untuk melindungi masyarakat dari dampak kabut asap di Kabupaten Ketapang. (ilham)