Bupati Ketapang Tandatangani NPHD, Pemkab Tetap Dukung Pembangunan Rumah Ibadah

Bupati Ketapang Tandatangani NPHD, Pemkab Tetap Dukung Pembangunan Rumah Ibadah
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo saat menyaksikan penandatanganan NPHD Tahun Anggaran 2026 Ketapang. (dok. istimewa)
Bacakan Artikel

TRUSTJURNAL.com, KETAPANG – Pemerintah Kabupaten Ketapang menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan rumah ibadah dan kegiatan keagamaan melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2026.

Penandatanganan NPHD tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., dan dihadiri jajaran perangkat daerah serta para penerima hibah dari berbagai yayasan, organisasi keagamaan, dan pengurus rumah ibadah.

Dalam sambutannya, Bupati Alexander Wilyo menegaskan bahwa keterbatasan anggaran daerah serta kebijakan efisiensi tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian terhadap pembangunan bidang keagamaan.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembentukan karakter, akhlak, serta penguatan kehidupan spiritual masyarakat.

Ia berharap para tokoh agama dan pengurus rumah ibadah terus menjalin sinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun karakter masyarakat, memperkuat keimanan dan ketakwaan, serta menjaga kerukunan dan keharmonisan antarumat beragama di Kabupaten Ketapang.

Bupati juga menjelaskan bahwa bantuan hibah yang diberikan pemerintah daerah merupakan bentuk perhatian sekaligus stimulan untuk mendukung berbagai kegiatan keagamaan dan melanjutkan pembangunan rumah ibadah yang selama ini telah dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat.

Namun demikian, ia mengingatkan seluruh penerima hibah agar menggunakan bantuan sesuai dengan peruntukannya serta memenuhi seluruh kewajiban administrasi dan pertanggungjawaban.

Hal tersebut penting diperhatikan karena dana hibah bersumber dari keuangan negara sehingga penggunaannya harus dilakukan secara transparan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui penandatanganan NPHD Tahun Anggaran 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mendorong semangat gotong royong, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan Kabupaten Ketapang yang berkeadilan, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga dalam membangun kehidupan sosial, moral, dan spiritual masyarakat menuju Ketapang yang maju dan mandiri. (zal)