Wabup Ketapang Buka Gelar Pengawasan Daerah 2026, Tekankan Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Wabup Ketapang Buka Gelar Pengawasan Daerah 2026, Tekankan Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Rapat Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Tingkat Kabupaten Ketapang Tahun 2026,
Bacakan Artikel

TRUSTJURNAL.com, KETAPANG – Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, SH, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pengawasan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Tingkat Kabupaten Ketapang Tahun 2026, Rabu (28/10/2026), di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang.

Dalam sambutannya, Jamhuri mengatakan bahwa pengawasan pemerintahan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan penyimpangan, tetapi juga harus memberikan nilai tambah melalui perbaikan sistem, peningkatan kepatuhan terhadap peraturan, serta penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Menurutnya, Inspektorat Kabupaten Ketapang sebagai APIP daerah harus terus memperluas peran dan fungsi pengawasan. Tidak hanya melalui pemeriksaan, tetapi juga dengan mengoptimalkan fungsi penjaminan mutu, konsultasi, pembinaan, serta sosialisasi dan edukasi terkait perkembangan regulasi kepada seluruh perangkat daerah.

“Pengawasan harus mampu mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan. Karena itu, fungsi pengawasan perlu diperkuat tidak hanya melalui pemeriksaan, tetapi juga melalui konsultasi, pembinaan, dan edukasi kepada perangkat daerah,” tegasnya.

Ia menjelaskan, rapat gelar pengawasan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan APIP maupun pengawasan eksternal tersebut bertujuan meningkatkan kualitas hasil pengawasan sekaligus mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah dapat mengetahui perkembangan tindak lanjut yang telah dilakukan masing-masing perangkat daerah, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi dalam proses penyelesaiannya.

Jamhuri berharap kegiatan ini mampu mendorong peningkatan signifikan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dengan demikian, setiap rekomendasi dapat ditangani secara tepat, terukur, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia juga mengingatkan bahwa kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, khususnya Pasal 20 ayat (1).

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), juga mengatur peran kepala perangkat daerah dalam membantu kepala daerah melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.
Karena itu, Jamhuri menekankan pentingnya kesadaran, tanggung jawab, dan kesungguhan setiap kepala perangkat daerah beserta jajarannya dalam memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan tersebut juga dinilai sejalan dengan misi pertama Pemerintah Kabupaten Ketapang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2026–2029, yakni mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkualitas di Kabupaten Ketapang.

Melalui penguatan fungsi pengawasan dan percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan, Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan semakin meningkat, kualitas pelayanan publik semakin baik, serta pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan sasaran yang telah ditetapkan. (zal)