IJTI Dukung Deklarasi Bali, Negara-Negara ASEAN Sepakat Perkuat Perlindungan Karya Jurnalistik dari Eksploitasi Platform Digital dan AI

IJTI Dukung Deklarasi Bali, Negara-Negara ASEAN Sepakat Perkuat Perlindungan Karya Jurnalistik dari Eksploitasi Platform Digital dan AI
Deklarasi IJTI di Bali. (dok. Istimewa)
Bacakan Artikel

TRUSTJURNAL.com, BALI – Sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara menyepakati penguatan perlindungan hak cipta karya jurnalistik di tengah pesatnya perkembangan platform digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Kesepakatan tersebut tertuang dalam ASEAN Joint Statement atau Deklarasi Bersama ASEAN yang dihasilkan dalam forum ASEAN Forum on the Protection of Journalistic Works in the Copyright Regime in the Digital Era di Bali.

Deklarasi ini menjadi langkah bersama negara-negara ASEAN untuk mendorong perlindungan karya jurnalistik dari penggunaan tanpa izin sekaligus menciptakan tata kelola pemanfaatan konten media yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di era digital.

Deklarasi dibacakan oleh Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, didampingi Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI, Hermansyah Siregar, serta puluhan delegasi yang terdiri atas perwakilan Dewan Pers, pimpinan media, dan pakar hukum dari berbagai negara ASEAN hingga Skotlandia. Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan, turut hadir dalam forum tersebut.

Pembacaan deklarasi yang menjadi salah satu hasil utama forum berlangsung pada hari penutupan kegiatan, Sabtu (10/10/2026), di The Patra Bali Resort and Villas.

Dalam Deklarasi Bali tersebut, para delegasi menyepakati empat komitmen utama untuk memperkuat perlindungan karya jurnalistik dalam rezim hak cipta.

Pertama, pengakuan atas nilai karya jurnalistik. Karya jurnalistik diakui sebagai ciptaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi serta memberikan kontribusi penting bagi kepentingan publik.

Kedua, penguatan kerangka hukum. Negara-negara peserta mendorong implementasi dan pengembangan kerangka hukum hak cipta nasional yang efektif untuk melindungi karya jurnalistik dari penggunaan tanpa izin, dengan tetap menjamin hak publik untuk memperoleh informasi.

Ketiga, mewujudkan tata niaga yang adil. Para delegasi mendukung pengaturan yang adil, transparan, dan akuntabel atas penggunaan, reproduksi, distribusi, serta kesepakatan komersial terkait karya jurnalistik oleh platform digital maupun entitas lainnya.

Keempat, memperkuat kerja sama dan negosiasi kolektif. Negara-negara ASEAN didorong untuk membangun dialog dan kerja sama lintas sektor, mengeksplorasi solusi praktis, serta mengembangkan mekanisme negosiasi kolektif dan tindak lanjut kebijakan yang konkret.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa perlindungan karya jurnalistik tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan komersial perusahaan media. Lebih dari itu, upaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlangsungan jurnalisme sebagai kepentingan publik dan salah satu pilar demokrasi.

“Pelindungan terhadap karya jurnalistik pada dasarnya bukanlah semata-mata urusan mengejar kepentingan komersial perusahaan media. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita bersama untuk menjaga napas jurnalisme sebagai barang publik yang menjadi salah satu pilar utama demokrasi,” tegas Komaruddin seusai membacakan deklarasi.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI, Hermansyah Siregar, menyambut baik lahirnya kesepakatan regional tersebut. Menurutnya, tantangan perlindungan karya jurnalistik di tengah pemanfaatan teknologi AI membutuhkan kesamaan visi dan kolaborasi antarnegara, bukan hanya upaya yang dilakukan secara terpisah oleh masing-masing negara.

“Deklarasi Bali ini adalah tonggak pijakan yang sangat baik bagi negara-negara anggota ASEAN. Melalui komitmen ini, kita bersama-sama mendorong terciptanya ekosistem informasi digital yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ekosistem di mana para pencipta konten, distributor, dan pengembang teknologi saling menghormati kontribusi serta tanggung jawab masing-masing secara hukum,” papar Hermansyah.

IJTI: Perlindungan Hak Cipta Harus Berdampak pada Kesejahteraan Jurnalis
Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan, menyatakan dukungannya terhadap Deklarasi Bali. Ia berharap kesepakatan tersebut tidak berhenti pada pernyataan bersama, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret yang memberikan manfaat nyata bagi jurnalis dan industri pers.

Menurut Herik, pengakuan dan perlindungan terhadap hak cipta karya jurnalistik semestinya membuka peluang bagi jurnalis untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih adil dari karya yang mereka hasilkan. Dengan demikian, hak cipta tidak hanya menjadi instrumen perlindungan hukum, tetapi juga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan jurnalis dalam jangka panjang.

Lebih dari sekadar persoalan ekonomi, penghormatan terhadap hak cipta merupakan bentuk pengakuan atas kerja keras, profesionalisme, dan kontribusi jurnalis dalam menyediakan informasi bagi masyarakat.

“Masa depan ekosistem pers harus diperjuangkan bersama. Bukan untuk kepentingan ekonomi jurnalis dan keberlanjutan media saja, jauh lebih dari itu adalah menjaga agar publik bisa tetap mendapat karya jurnalistik positif, yang berkualitas, menginspirasi dan bermanfaat. Ini semua tentang kerja keras kita dalam menjaga demokrasi,” papar Herik.

Ia berharap komitmen yang tertuang dalam deklarasi tersebut dapat menjadi landasan bagi lahirnya mekanisme perlindungan dan pemanfaatan karya jurnalistik yang lebih adil, termasuk ketika konten media digunakan kembali atau dimanfaatkan oleh platform digital dan teknologi AI.

Bagi IJTI, keberlanjutan industri pers, kesejahteraan jurnalis, dan terpenuhinya hak masyarakat atas informasi berkualitas merupakan hal-hal yang saling berkaitan. Karena itu, perlindungan hak cipta jurnalistik perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi dan keberlangsungan ekosistem informasi publik.

Forum yang digagas Dewan Pers bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI ini diharapkan menjadi titik awal bagi penyusunan peta jalan (roadmap) dan tindak lanjut regulasi di masing-masing negara anggota ASEAN.

Melalui langkah tersebut, pemanfaatan karya jurnalistik oleh platform digital maupun pengembang teknologi diharapkan dapat berlangsung dengan menghormati hak pencipta dan pemegang hak cipta, termasuk melalui mekanisme perizinan dan kompensasi yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Implementasi komitmen bersama ini akan menjadi langkah penting untuk membangun ekosistem digital yang tidak hanya mendorong inovasi teknologi, tetapi juga menjamin keberlanjutan jurnalisme, penghargaan terhadap profesi jurnalis, dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkualitas. (zal)