Yusril: Presiden Prabowo Sudah Mengetahui Dugaan Penyadapan, Perintahkan Langkah Hukum Tegas

Yusril: Presiden Prabowo Sudah Mengetahui Dugaan Penyadapan, Perintahkan Langkah Hukum Tegas
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, saat Konferensi pers
Bacakan Artikel

trustjurnal.com , JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui dugaan kasus penyadapan yang disebut menyasar sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden dan para menteri.

Menurut Yusril, informasi mengenai peristiwa tersebut telah dilaporkan Kapolri kepada Presiden. Bahkan, Prabowo disebut telah memerintahkan agar kasus tersebut ditindaklanjuti melalui langkah hukum yang tegas sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Sudah barang tentu Presiden tahu, karena dilaporkan oleh Kapolri kepada beliau,” ujar Yusril  saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Ia menegaskan, persoalan penyadapan terhadap kepala negara maupun jajaran menteri bukan perkara sederhana. Tindakan tersebut dinilai sebagai persoalan serius yang dapat menyangkut keamanan dan kedaulatan negara.

“Bayangkan seorang presiden di-intercept, disadap. Bayangkan para menteri disadap. Kita sebenarnya tidak tahu untuk apa penyadapan itu dilakukan. Itu bukan masalah sederhana, itu masalah serius bagi sebuah negara,” tegasnya.

Terkait dugaan penyadapan yang disebut dilakukan dari sebuah rumah di kawasan Kompleks Widya Chandra, Yusril meminta agar hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada pihak Kepolisian.

Menurut dia, pengungkapan lokasi dan teknis penyadapan merupakan bagian dari tugas penyidik, bukan kewenangannya untuk menjelaskan.

“Lebih baik Polri yang menjelaskan dari mana penyadapan itu dilakukan. Tugas penyidik untuk menjelaskan itu, bukan tugas saya,” katanya.

Yusril menjelaskan, laporan mengenai dugaan penyadapan tersebut harus ditindaklanjuti melalui proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan. Ia memastikan proses tersebut harus berjalan secara objektif terhadap siapa pun yang diduga terlibat.

Untuk mencegah kejadian serupa terulang, pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap mekanisme pengawasan dan penggunaan perangkat penyadapan oleh lembaga negara.

Yusril menyebut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai salah satu institusi yang memiliki kompetensi dalam menangani persoalan keamanan siber dan persandian. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk membahas evaluasi tersebut.

Ia mengingatkan bahwa sejumlah institusi negara memang memiliki kewenangan melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang, di antaranya Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan.

Namun, kewenangan tersebut tidak dapat digunakan secara sembarangan karena telah diatur melalui prosedur dan ketentuan hukum yang ketat.

“Kalau dilakukan sembarangan di luar ketentuan yang berlaku, apalagi untuk kepentingan-kepentingan bukan tugas dari institusi itu, maka tentu merupakan suatu tindak pidana,” jelasnya.

Yusril menambahkan, penyadapan yang dilakukan secara sah untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, seperti dalam penanganan kasus korupsi oleh KPK maupun perkara narkotika oleh BNN, merupakan bagian dari kewenangan yang diberikan undang-undang.

Sebaliknya, penyadapan tanpa dasar hukum dan di luar kewenangan institusi dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam KUHP maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Karena itu, Yusril sependapat bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan.

“Evaluasi supaya tidak disalahgunakan, saya sependapat dengan Saudara, perlu dilakukan oleh pemerintah,” tukasnya. (zal)