UPP Teluk Batang Lakukan Ramp Check Kapal Jelang Nataru, Keselamatan Jadi Prioritas

UPP Teluk Batang Lakukan Ramp Check Kapal Jelang Nataru, Keselamatan Jadi Prioritas
Kepala UPP kls III Teluk Batang , Aksar dan tim, saat melakukan Ramp Check di Kapal Feri
Bacakan Artikel

trustjurnal.com , KAYONG UTARA – Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Teluk Batang akan melakukan pemeriksaan kelaiklautan atau ramp check terhadap kapal-kapal yang melayani angkutan laut di wilayah kerjanya menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh armada memenuhi standar keselamatan sebelum beroperasi pada periode libur akhir tahun.

Kepala UPP Kelas III Teluk Batang, Aksar, mengatakan pendataan kapal telah dilakukan sejak awal November 2026. Pemeriksaan ditargetkan rampung pada 1 Desember 2026 agar seluruh kapal yang melayani masyarakat selama Nataru dipastikan dalam kondisi laik laut.

“Pendataan kapal sudah kami lakukan sejak awal November. Pemeriksaan nantinya akan kami jadwalkan sesuai target, dan kami harapkan seluruh proses ramp check dapat selesai pada 1 Desember 2026,” ujar Aksar.

Menurut dia, pemeriksaan akan difokuskan pada kapal-kapal penumpang tradisional yang melayani sejumlah rute, di antaranya Teluk Melano, Matan, Sukadana, Tanjung Satai, Pulau Penebang, hingga Pulau Pelapis. Pemeriksaan juga mencakup kapal penyeberangan yang berada di wilayah kerja UPP Kelas III Teluk Batang.

Aksar menegaskan, pemeriksaan bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan upaya memastikan keselamatan penumpang dan awak kapal selama pelayaran, terlebih menjelang meningkatnya aktivitas transportasi laut pada masa libur Natal dan Tahun Baru.

“Keselamatan penumpang menjadi perhatian utama kami. Kami ingin memastikan kapal yang beroperasi benar-benar memenuhi persyaratan keselamatan, baik dari sisi peralatan, kondisi kapal, mesin, maupun kesiapan awak kapal,” katanya.

Ramp check akan mencakup enam aspek utama, yakni keselamatan dan peralatan, navigasi dan komunikasi, konstruksi serta permesinan, garis muat dan stabilitas kapal, dokumen serta pengawakan, hingga kesehatan, keamanan dan pencegahan pencemaran laut.

Dalam pemeriksaan peralatan keselamatan, petugas akan memastikan ketersediaan dan kondisi jaket pelampung, sekoci atau rakit penolong, alat pemadam api ringan (APAR), serta sistem deteksi kebakaran. Sementara pada aspek navigasi, pemeriksaan dilakukan terhadap fungsi radio komunikasi dan perangkat navigasi di kapal.

Kondisi lambung kapal, mesin utama dan mesin bantu juga menjadi perhatian, termasuk kepatuhan terhadap batas muatan agar kapal tidak mengalami kelebihan kapasitas. Selain itu, petugas akan memeriksa keabsahan dokumen kapal serta kompetensi dan kesiapan awak kapal.

“Tidak boleh ada kapal yang memaksakan berlayar jika kondisi keselamatannya belum memenuhi ketentuan. Kami akan melihat langsung kondisi di lapangan, termasuk kapasitas muatan dan kelengkapan alat keselamatan. Semua harus sesuai standar,” tegas Aksar.

Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 6 Tahun 2026 tentang pelaksanaan uji petik kelaiklautan kapal menjelang angkutan Nataru. Secara nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menargetkan pemeriksaan terhadap 2.140 kapal pada 1–30 November 2026 dengan melibatkan 132 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Marine Inspector.

Target pemeriksaan nasional meliputi 821 kapal wisata, 511 kapal penumpang, 460 kapal Ro-Ro penyeberangan, 162 kapal tradisional, 123 kapal cepat, serta 63 kapal Ro-Ro penumpang. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pengawasan keselamatan pelayaran dengan prinsip Zero Compromise for Safety.

Aksar mengatakan, apabila ditemukan kekurangan yang bersifat minor, operator kapal diberikan waktu untuk melakukan perbaikan paling lambat 15 Desember 2026. Namun, kapal yang tidak mengikuti pemeriksaan atau tidak memenuhi standar keselamatan tidak akan mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

“Kalau ditemukan kekurangan, tentu harus segera ditindaklanjuti dan diperbaiki sesuai ketentuan. Kami tidak akan mengeluarkan SPB bagi kapal yang belum memenuhi persyaratan keselamatan. Ini demi mencegah risiko yang dapat membahayakan penumpang maupun awak kapal,” ujarnya. (zal)